WIRARAJA NEWS – Ada kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Sumenep yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun-tahun sebelumnya.
Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan piutang PBB-P2 hingga 81 persen.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat. Angka 81 persen dipilih sebagai bagian dari momentum peringatan usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun.
Melalui program ini, masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 diharapkan tidak lagi merasa terbebani dengan akumulasi kewajiban pajak dari tahun-tahun sebelumnya.
Beban Tunggakan Bisa Berkurang
Bagi sebagian warga, tunggakan pajak yang menumpuk selama bertahun-tahun tentu bukan persoalan sederhana. Semakin lama tidak diselesaikan, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan juga dapat terasa semakin berat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep melihat momentum HUT RI ke-81 sebagai kesempatan untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban yang lebih ringan.
Keringanan tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi wajib pajak untuk kembali menata kewajiban PBB-P2 sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak pada tahun-tahun berikutnya.
Kebijakan ini dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah.
Bapenda Siapkan Mekanisme Pelayanan
Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, S.H. menjadi salah satu pihak yang mengawal kebijakan tersebut. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan keringanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam urusan perpajakan.
Sementara pelaksanaan teknisnya berada di bawah koordinasi Kabid P2D Bapenda Sumenep, Akh. Sugiharto, S.E., M.Si.
Jajaran Bapenda akan memastikan proses administrasi dan verifikasi wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan adanya mekanisme yang jelas, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut tanpa harus menghadapi proses pelayanan yang rumit.
Kesempatan bagi Warga yang Masih Punya Tunggakan
Bagi masyarakat yang masih memiliki piutang PBB-P2, program ini menjadi kesempatan untuk segera mengecek status kewajiban pajaknya.
Warga dapat mendatangi layanan pajak yang tersedia untuk mengetahui besaran tunggakan sekaligus informasi mengenai ketentuan dan mekanisme mendapatkan insentif.
Kemudahan layanan juga terus didorong melalui pemanfaatan sistem pembayaran dan kanal pelayanan yang telah tersedia.
Artinya, masyarakat tidak perlu membiarkan tunggakan PBB-P2 terus menumpuk. Momentum keringanan ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan kewajiban dengan nilai yang lebih ringan sesuai ketentuan program.
Bukan Sekadar Potongan Pajak
Program pengurangan piutang PBB-P2 ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembayaran pajak. Pemerintah berharap keringanan tersebut dapat membantu memberikan ruang bagi kondisi ekonomi masyarakat.
Dana yang sebelumnya harus dialokasikan untuk membayar tunggakan dalam jumlah besar dapat lebih leluasa digunakan untuk berbagai kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, maupun kegiatan usaha.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga berharap masyarakat yang telah mendapatkan keringanan dapat kembali tertib membayar PBB-P2 pada tahun berjalan.
Dengan demikian, program ini bukan hanya menyelesaikan persoalan tunggakan masa lalu, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun budaya taat pajak secara berkelanjutan.
Semangat Kemerdekaan, Manfaat Dirasakan Masyarakat
Pemilihan angka 81 persen membuat program ini memiliki makna tersendiri dalam peringatan HUT RI tahun ini.
Jika kemerdekaan identik dengan kebebasan dan kesejahteraan, maka kebijakan keringanan tunggakan PBB-P2 diharapkan dapat memberikan sedikit ruang bagi masyarakat untuk bernapas lebih lega dari beban kewajiban masa lalu.
Pemerintah Kabupaten Sumenep pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Sebab, pada akhirnya, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Kado kemerdekaan ini bukan hanya tentang potongan 81 persen, tetapi juga tentang kesempatan bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban lama dan menatap tahun-tahun berikutnya dengan administrasi pajak yang lebih tertib.
Dengan kepatuhan masyarakat dan pelayanan pemerintah yang semakin mudah, penerimaan daerah diharapkan semakin kuat dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sumenep.
